🦍 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

ProfilPengadilan . Profil Pegawai . Profil Ketua, Wakil Ketua dan Hakim. Profil Pejabat Struktural. Profil Panitera Pengganti. Profil Juru Sita Pengganti. Profil Staff. Profil PPNPN. Struktur Organisasi. SK Ketua . Tim Pengelola Website. LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA . Prosedur Pendaftaran Gugatan . peningkatankualitas dan profesionalisme hakim pada pengadilan tata usaha negara jakarta (ptun jakarta), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan tri prasetya hakim indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para HAKIM Nama: SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. NIP: 19791001 200805 2 001: Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I (III/d) Jabatan: HAKIM: Nama: ERICK S. SIHOMBING, S.H. NIP: 19831114 200805 1 001: Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I (III/d) Jabatan: HAKIM: Nama: DEBORA D.R PARAPAT, S.H., M.Kn. NIP: 19810109200912 2 002: Pangkat/Gol. Ruang: Penata (III/c) Jabatan: HAKIM: Nama: MISBAH HILMY, S.H. NIP: MelaluiUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN diberikan wewenang (kompetensi absolut) dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini Tugasdan wewenang peradilan tata usaha negara untuk mencetak hakim yang berintegritas dan bermoral tinggi berkaitan dengan tugas dan wewenang yang keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. 1Sudarsono, 2011, "Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara" dalam I Dewa Gede Atmadja, I Gede Yusa, et.al., Demokrasi, HAM & Konstitusi Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, h. 238-239. 2 Dani Habibi (2019). Perbandingan Hukum Asasputusan bersifat erga omnes maksudnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum. Selain itu, putusan PTUN mengikat sengketa yang mengandung persamaan yang timbul di masa mendatang. [13] HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN. FOTO: DATA DIRI Nama: Gerhat Sudiono, S.H. Tempat, Tanggal Lahir: Bangka, 14 November 1975: Nip: 19751114 200112 1 004: Pangkat / Golongan: Pembina / (IV/a) FOTO: DATA DIRI Nama: Syafaat, S.H., M.H. Tempat, Tanggal Lahir: Painan, 04 Juli 1975: Nip: 19750704 200502 1 001: Pangkat / Golongan: Pembina / (IV/a) FOTO: DATA DIRI PENGADILANTATA USAHA NEGARA BENGKULU Jl. RE. Martadinata No. 1. Telp (0736) 52011. email : ptun.bengkulu@ bengkulu@ptun.org iXV1BU. DALAM KEDINASAN SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau anti pati terhadap pihak-pihak yang berperkara. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Harus menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan. SIKAP TERHADAP SESAMA REKAN Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps Hakim. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik didalam maupun di luar kedinasan. SIKAP HAKIM TERHADAP BAWAHAN/PEGAWAI Harus mempunyai sikap kepemimpinan terhadap bawahan. Membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan. Harus mempunyai sikap seorang bapak/ibu yang baik terhadap bawahan. Memelihara kekeluargaan antara bawahan dengan Hakim. Memberi contoh kedisplinan terhadap bawahan. SIKAP HAKIM TERHADAP ATASAN Taat kepada pimpinan atasan. Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas. Berusaha memberi saran-saran yang membangun kepada atasan. Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan/mengemukakan pendapat kepada atasan tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan. Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun. SIKAP PIMPINAN TERHADAP SESAMA REKAN HAKIM Harus memelihara hubungan baik dengan Hakim bawahannya. Membimbing bawahan dalam pekerjaan untuk memperoleh kemajuan. Harus bersikap tegas, adil serta tidak memihak. Memberi contoh yang baik dalam perikehidupan, di dalam mapun diluar dinas. SIKAP HAKIM TERHADAP INSTANSI LAIN Harus memelihara kerja sama dan hubungan yang baik dengan instansi-instansi lain. Tidak boleh menonjolkan kedudukanya. Menjaga wibawa dan martabat Hakim dalam hubungan kedinasan. Tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan terhadap instansi lain. DI LUAR KEDINASAN SIKAP HAKIM PRIBADI Harus memiliki kesehatan rohani dan jasmani. Berkelakuan baik dan tidak tercela. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim. SIKAP DALAM RUMAH TANGGA Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, baik menurut norma-norma hukum kesusilaan. Menjaga ketenteraman dan keutuhan rumah tangga. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat. Tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan dan mencolok. SIKAP DALAM MASYARAKAT Selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong-royong. Harus menjaga nama baik dan martabat hakim. Dasar Hukum Perma No. 7 Tahun 2006 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG BERKARYA Berintegritas, Efektif dan efisien, Ramah, Komitmen, Adil, Responsibilitas, Yang Arif dan Bijaksana. WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI WBBM Alamat Jln. Ir. Sutami No. 3, Kec. Sekupang, Kota Batam – Kepulauan Riau Telepon 0778 324299 Email tanjungpinang

hakim pengadilan tata usaha negara